Polemik Kartu Prakerja, Apa Yang Dikritik?

Kartu Pra Kerja yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah adalah sebuah program pengembangan kompetensi dalam bentuk bantuan biaya dari negara yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kartu Prakerja ini sendiri sudah diluncurkan pemerintah pada tanggal 20 Maret 2020 yang lalu. Meski banyak yang mendaftarkan diri, ternyata program Kartu Prakerja ini menuai kritikan dan tidak disambut baik oleh semua orang.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi program ini dikritisi. Ada yang menyayangkan materi-materi pelatihan. Lebih jelasnya, materi-materi pelatihan yang diberikan pada penerima Kartu Prakerja tidak jauh berbeda dengan materi-materi gratis yang banyak beredar di dunia maya saat ini. Sudah mirip berbayar pula. Harga setiap materinya pun mahal. Uang negara juga yang dipakai untuk membayarnya.
Padahal, yang dibutuhkan rakyat di tengah wabah virus corona ini adalah dana segar semisal BLT. Di luar sana banyak yang hidupnya dibayangi resah dan gelisah. Mereka adalah para korban PHK atau korban #Dirumahkan akibat Wabah Corona. Mereka butuh uang untuk hidup, bukan uang triliunan rupiah yang hanya numpang lewat di saldo akun Kartu Prakerja seperti ini, meski dengan uang jutaan itu kita bisa mendapatkan ilmu karena mengikuti pelatihan.

Alasan lain Program Kartu Prakerja menuai kritikan adalah adanya indikasi bagi-bagi uang negara hanya untuk kalangan tertentu saja. Uang triliunan yang dipakai dalam program ini berasal dari pajak rakyat lalu dipakai untuk membayar semua pelatihan yang diikuti oleh rakyat di tengah kesulitan hidup akibat Covis-19. Siapa yang untung? Mereka adalah perusahaan pemilik aplikasi, pemberi materi

Yang seperti ini saya yang seorang Pro Jokowi juga tidak setuju. Tapi tidak harus kritik sambil maki-maki, bukan?

Logika Kartu Prakerja
Kita daftar. Setelah resmi terdaftar, kita bakal dapat duit jutaan untuk pelatihan. Saldo masuk ke akun. Eits jangan bangga dulu. Duit itu tidak bisa dicairkan. Hanya dipakai untuk pelatihan!

Sekali lagi, yang dikritik orang-orang adalah uang triliunan itu larinya ke pemilik aplikasi, lembaga dll yang memberikan pelatihan (online) yang kesemuanya milik perusahaan besar. Bahkan ada pemiliknya yang saat ini jadi Staf Khusus Presiden.

Bayangkan: berapa banyak orang yang daftar? Berapa duit? Lari ke siapa?

Jadi uang hanya berputar di kalangan atas saja. Kelas menengah ke bawah hanya dapat pelatihan-pelatihan lewat online yang quota internetnya beli sendiri. Padahal kalau mau lebih cermat dan teliti, banyak materi yang gratis kalau mau ubek-ubek Mbah Google.

Masih Bingung? Simak Status Facebook Yang Saya Sematkan Ini!