GEJOLAKNEWS - Program "Gratispol" di Kalimantan Timur diluncurkan dengan janji mulia: memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, program ambisius ini mulai menuai sorotan. Anggaran miliaran rupiah digelontorkan, namun realisasi di lapangan kerap dipertanyakan. Apakah Gratispol benar-benar gratis, ataukah sekadar janji yang menyisakan harapan semu?
Kritik dan Penyangkalan
 |
| Gambar dari Pixabay |
Di tengah euforia peluncuran, berbagai pihak mulai menyuarakan keraguan. Istilah "Gratispol" dinilai terlalu luas dan berpotensi menimbulkan ekspektasi berlebihan. Pengamat politik menyebutnya sebagai produk "semiotika politik" yang kuat dalam bahasa namun bisa menyesatkan. Kritikus berpendapat bahwa bantuan pendidikan dan layanan kesehatan seringkali tetap mensyaratkan dokumen, seleksi, atau kuota tertentu.
Realisasi Bertahap
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui berbagai pernyataan resminya, menegaskan bahwa program Gratispol terus berjalan. Mereka mengklaim telah bekerja sama dengan BPJS untuk pemeriksaan kesehatan gratis dan memperluas jangkauan beasiswa. Hingga pertengahan 2025, ribuan beasiswa dilaporkan telah tersalurkan. Program ini menjadi bagian dari kebijakan strategis bernama "Gratispol–Jospol", yang menyasar jaminan sosial dan pendidikan secara terpadu.
Keabsahan Program
Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim menggaungkan "Gratispol" sebagai bagian dari janji kampanye. Program ini diluncurkan pada April 2025 dengan target ambisius untuk menjadikan 25 persen anak Kaltim sebagai sarjana. Anggaran yang disiapkan untuk program S1 pada tahun 2026 mencapai lebih dari Rp1,38 triliun, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan.
Potensi Kendala dan Perluasan
Meskipun mendapat kritikan, Pemprov Kaltim terus berupaya memperkuat program ini. Program Gratispol diklaim aman dari pemangkasan anggaran pusat, karena merupakan program prioritas provinsi.
Batasan dan Kapasitas Fiskal
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kendala. Anggota DPRD Kaltim sempat menyatakan bahwa program ini tidak sepenuhnya gratis, melainkan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Beberapa pihak juga menyebutkan bahwa program pendidikan gratis ini seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti yang terjadi di Papua dengan otonomi khususnya.
Perluasan Cakupan
Meskipun demikian, Pemprov Kaltim terus berupaya memperluas cakupan program. Mulai dari seragam gratis hingga beasiswa kuliah S3 bagi warga Kaltim yang memiliki KTP daerah. Targetnya adalah 30 persen anak Kaltim menjadi sarjana pada tahun 2030. Selain itu, program ini juga menyasar mahasiswa di luar daerah dan bahkan luar negeri.
#Gratispol #BeasiswaKaltim #PendidikanGratis